Page 136 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

pusat dan daerah yang orientasinya memperkuat kesatuan dan
persatuan serta memelihara dan menjaga eksistensi NKRI.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa Keputusan
Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang
Pertanahan maupun Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkenaan
dengan bidang pertanahan, belum dapat diimplementasikan
secara optimal. Dengan demikian diperlukan upaya agar peluang
dan tantangan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan
sebagian kewenangan di bidang pertanahan dapat direspon secara
baik agar semangat desentralisasi sebagian urusan pertanahan ini
dapat diwujudkan.

Tujuan dan Sasaran Pengaturan
Penulisan naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan
justifikasi akademik (filosofis, sosiologis dan yuridis) atas penyusunan
Rencana Peraturan Bupati Sleman tentang Kebijakan Pemanfaatan dan
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong. Tujuan besarnya adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Bupati Sleman Tentang
Kebijakan Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan
pembangunan dengan tetap terselenggaranya mekanisme
pengendalian;

2. Melakukan analisis akademik mengenai berbagai aspek dari
peraturan perundang-undangan tentang sebagian kewenangan
di bidang pertanahan yang diserahkan pada daerah yang hendak
dirancang, khususnya Kebijakan Pemanfaatan dan Penyelesaian
Masalah Tanah Kosong;
3. Mengkaji secara mendalam dasar-dasar filosofis, sosiologis dan
yuridis, mengenai arti penting Peraturan Bupati Sleman Tentang
Kebijakan Penyelesaian Dan Pemanfaatan Tanah Kosong;

4. Peraturan perundang-undangan yang hendak disusun ini tentu

121