Page 137 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

tidak mungkin melakukan pengaturan terhadap seluruh aspek
penyelenggaraan Kebijakan Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah
Tanah Kosong, apalagi yang terkait dengan aspek teknis dan sosial
kemasyarakatan di daerah otonom yang sudah berjalan normal.
Pengaturan yang terlalu detail dan jauh terhadap pemerintah
kabupaten/kota juga menunjukkan intervensi negara yang justru
eksistensi pemerintah kabupaten/kota. Prinsip dasarnya, peraturan
bupati ini memberi amanat kepada pemerintah kabupaten untuk
segera melaksanakan sebagian kewenangan di bidang pertanahan
yang sudah didesentralisasikan, khususnya Kebijakan Pemanfaatan
dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.
5. Meningkatkan akses social-ekonomi masyarakat (khususnya
petani) pada tanah;

6. Optimalisasi penguasahaan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah untuk (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2)
mengurangi kemiskinan; (3) menciptakan lapangan kerja; (4)
meningkatkan ketahanan pangan dan energi;

7. Mendukung pencapaian berbagai tujuan program pembangunan
nasional.
Adapun sasaran pengaturan yang dikemukakan dalam naskah
akademik ini mencakup:

a. Memberikan kejelasan dan kebenaran atas pelimpahan sebagian
kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang terkait
dengan Kebijakan Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah
Kosong

b. Memberikan kejelasan dan arah mengenai pembentukan dan
operasionalisasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan pertanahan
di daerah khususnya Kebijakan Pemanfaatan dan Penyelesaian
Masalah Tanah Kosong

c. Memberikan aspek teknokratis dalam susunan dan fungsi
kelembagaan pertanahan daerah tanpa mengabaikan institusi
pertanahan yang sudah ada.

122