Page 139 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 139

menguraikan asas-asas hukum yang akan dimuat dalam
                 perumusan materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-
                 undangan disertai dengan analisis dan evaluasi peraturan
                 perundang-undangan terkait yang disajikan dalam bentuk uraian
                 yang sistematis yang ditinjau secara sistemik holistik
               d) Bab 4 Ruang Lingkup Pengaturan Naskah Kajian Akademik
                 Rancangan Peraturan Perundang-undangan: (1) Ketentuan
                 Umum; (2) Materi Pokok yang akan diatur; (3) Ketentuan Sanksi
                 (jika diperlukan); (4) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); (5)
                 Ketentuan penutup (jika diperlukan).
            3) Bagian Ketiga:
               Bab 5 Penutup yang menguraikan tentang saran dan rekomendasi.




            Kebijakan dan Strategi
            1.  Kebijakan dan Strategi

                Suatu masyarakat yang semakin modern dengan tingkat
            perkembangan  teknologi  dan  industrialisasi  yang  semakin  tinggi
            tentu tidak  terlepas dari masalah-masalah  sosial  yang menyertainya,
            baik berupa masalah-masalah lingkungan (pencemaran lingkungan),
            pengangguran kelangkaan sumber daya, kerawanan sosial maupun
            politik, termasuk  masalah  pertanahan dan lain sebagainnya.  Semua
            permasalahan yang timbul di masyarakat tersebut merupakan agenda
            tetap bagi pihak pemerintah, untuk mendapatkan penyelesaiaannya
            dengan menuangkan dalam kebijakannya. Dengan demikian,
            kebijakan adalah merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu
            dengan sarana tertentu dan urutan waktu tertentu.

                Semakin  masyarakat  menunjukan  adanya  suatu  gerakan,
            keaneka-ragaman, ketergantungan satu dengan lainnya, maka besar
            kemungkinan terjadinya pertentangan-pertentangan kepentingan
            akan bertambah besar. Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah bukan
            hanya menjadi luas, tetapi juga menjadi bertambah rumit/kompleks.




                                          124
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144