Page 144 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 144
Raksasataya mengemukakan, bahwa kebijakan sebagai suatu strategi
71
dan taktik yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena
itu, kebijakan harus mengandung 3 (tiga) elemen, yaitu: 1) identifikasi
tujuan yang ingin dicapai; 3) taktik atau strategi dari berbagai langkah
untuk mencapai tujuan yang diinginkan; 3) penyediaan berbagai
imput untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau
strategi.
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Partisipasif
Sebagaimana diketahui, selama ini wacana dan praktek
pembangunan telah mengalami pergeseran dari pendekatan yang
bersifat otoritarian, yakni pembangunan, perencanaan program dan
proyek ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tanpa melibatkan partisipasi
rakyat, ke pendekatan yang bersifat tokenisme, yakni pembangunan di
mana kepentingan nasional sudah dimulai dikoordinasikan dengan
kebutuhan lokal sehingga di dalamnya orang dan lembaga mulai
diserap ide-idenya. Tetapi dalam pendekatan teraskhir meskipun
pandangan rakyat mulai didengar, tetapi itu bukan berarti ia betul-
betul diperhitungkan bahkan umumnya partisipasi hanya digunakan
sebagai alat legitimasi baru bagi Negara untuk semakin menghegemoni
wacana dan praktek pembagunan dalam arti rakyat seakan-akan diambil
sebagai komponen bagi pembangunan, tetapi kontrol sebenarnya ada
di tangan pemerintah.
Pendekatan partisipasif adalah sebuah konsep dan kerangka kerja
yang langsung ingin menjawab “bagaimana membantu orang-orang
atau lembaga-lembaga tertinggal untuk memberdayakan dirinya sendiri,
sehingga mempunyai posisi sebagai pelaku setiap agenda perubahan/
perbaikan yang menyangkut dirinya.” Sedangkan sasarannya adalah
menfasilitasi proses pemberdayaan orang-orang atau lembaga-lembaga
tertinggal melalui pengembangan kesadaran (lahirnya pengakuan atas
pola masyarakat lama yang mengkonstruksi kemiskinan dan lahirnya
71 Amara Raksasataya, Analisis Kebijaksanaan Dalam Proses Perencanaan
Pembangunan Nasional, Administration No. 5 dan 6 Tahun IV, 1976, hlm. 5.
129