Page 140 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Tugas-tugas pemerintah selaku personifikasi Negara, terutama untuk
mengendalikan dan mengarahkan masyarakat dengan pertimbangan-
pertimbangan yang masak, yang kemudian dituangkan di dalam
kebiajakan-kebijakan agar tetap pada jalur sesuai dengan cita-cita dari
tujuan nasional yang telah ditetapkannya.
Dewasa ini, fungsi sentral dari Negara adalah mewujudkan,
menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat di
wilayah kekuasaannya. Tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah
65
pada umumnya adalah:
a. Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator);
b. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal
(Negara sebagai stimulator);
c. Memperpadukan berbagai aktivitas (Negara sebagai koordinator);
dan
d. Menunjuk dan membagi berbagai benda material dan non
material (Negara sebagai distributor).

Republik Indonesia sebagai Negara Hukum, yang seharusnya
66
memiliki cirri-ciri: 1) kekuasaannya dijalankan sesuai dengan hukum
positip yang berlaku; 2) kegiatan negara berada di bawah kontrol
kekuasaan kehakiman yang efektif; 3) berdasarkan sebuah undang-
undang dasar yang menjamin hak-hak azasi manusia; dan 4) menurut
pembagian kekuasaan.

Selanjutnya dari segi moral politik Negara Hukum paling
67
tidak mengandung 4 (empat) alasan utama untuk menuntut agar

65 Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijakan Publik, Jakartan, Sinar Grafika,
1994: hlm. 12.
66 Dalam Negara Hukum ada 2 (dua) unsur, yaitu 1) hubungan antara yang
memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan
berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah.
2) norma objektif itu adalah berupa hukum yang memenuhi syarat bukan hanya
secara formal, melainkan dapat menjadi landasan segenap tindakan Negara,
dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Frans Magnis Suseno, Etika Politik
Modern Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenagaraan Modern, Jakarta, PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2001, hlm. 295.
67 Ibid, hlm. 295.

125