Page 149 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

lagi dikemukakan oleh Ari Sukanti Hutagalung, yaitu apabila
80
kewajiban ini diabaikan Negara berwenang untuk membatalkan hak,
sehingga tanahnya menjadi tanah Negara. Dengan demikian pemegang
hak atas tanah tidak hanya mempunyai hak untuk menggunakan tanah
yang dikuasai-nya tetapi juga berkewajiban menggunakan tanahnya
sedemikian rupa sehingga baik secara langsung dan tidak langsung
memenuhi kepentingan umum.

Regulasi Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara konstitusional telah
mengamanatkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”.
Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam Pasal 2
disebutkan bahwa Pembaruan Agraria mencakup suatu proses
yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya
agria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian huku dan
perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh
rakyat Indonesia. Demikian pula dalam Pasal 4 huruf h, disebutkan
bahwa melaksanakan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi ekologis
sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau sering disebut dengan
UUPA (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, TLN No. 2043),
pada Pasal 6, menyatakan bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai
fungsi sosial”. Rumusan Pasal tersebut mendapat penjelasan dalam
Penjelasan Umum, Angka Romawi II Angka 4 UUPA, yaitu hak atas
tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan,
bahwa tanahnya akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-

80 Arie Sukanti Hutagalung , (1985), Program Redistribusi Tanah Di Indonesia
Suatu Sarana Ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah Dan Pemilikan
Tanah, Jakarta, CV. Rajawali: 32.

134