Page 154 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

16/PRT/W/2009 tertanggal 27 Juli 2009.
Kemudian untuk pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang,
dilakukan melalui instrumen berupa pengaturan zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan disinsentif dan pengenaan sanksi. Izin dalam
lingkup pemanfaatan dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
berupa: a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan
tanah; dan d. izin mendirikan bangunan; serta e. izin lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kesmikinan. Pasal 5 Perpres tersebut, merumuskan
bahwa Program percepatan penanggulangan kesmiskinan terdiri
dari: Ayat (1) huruf b. Kelompok program penanggulangan berbasis
pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi
dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk
terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip
pemberdayaan masyarakat; huruf c. Kelompok program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,
bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku
usaha berskala mikro dan kecil. Program-program tersebut, dilakukan
oleh Kementerian/Lembaga, pemerintah dan pemerintah daerah
(TKPK Kabupaten/Kota).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun
1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan.
Ketentuan PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1999 tersebut merupakan
operasionalisasi prinsip dasar dalam UUPA bahwa penggunaan tanah
harus dilakukan oleh yang berhak atas tanah selain untuk keperluannya
sedniri juga tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Oleh
karena itu apabila yang berhak (pemilik/pemegang) hak atas tanah belum
dapat atau belum bermaksud menggunakan tanahnya, baik karena
belum mempunyai biaya untuk itu maupun karena menurut rencana
kerjannya belum tiba saatnya untuk mengolah/menggunakannya,
sedangkan tanah tersebut sesuai dan dapat dimanfaatkan dengan cara

139