Page 155 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, maka tanah tersebut tidak
boleh dibiarkan kosong.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanahTanah
dan Hak Pengelolaan. Pasal 103 menegaskan bahwa Penerima Hak
Atas tanah berkewajiban: Ayata (1) huruf c. menggunakan tanah secara
optimal; d. mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan
tanah; d. menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup. Ayata
(2): Dalam hal penerima hak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
diamksud pada ayat (1), Menteri dapat membatalkan haknya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Penertiban Tanah Terlantar. Peraturan Ka. BPN ini dalam Pasal
28 telah menyatakan tidak berlaku (mencabut) Keputusan Ka. BPN
Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 36
Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaaan Berbasis Masyarakat, dalam Pasal 9
ditegaskan bahwa Dalam penataan ruang partisipasif, masyarakat desa
berkewajiban: a. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi
Sumber Daya Alam; b. memelihara hasil pemanfaatan ruang desa; dan
c. mencegah kerusakan lingkungan dan Sumber Daya Alam.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang
Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Dalam PMDN tersebut masyarakat
diberikan ruang untuk berperanserta dalam penyelenggaraan cadangan
pangan pemerintah desa. Kewajiban Kepala Desa, Camat memberikan
informasi tentang ketersediaan pangan terutama penyediaan pangan
bagi masyarakat dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaaan
cadangan pangan. Pemberian motivasi untuk meningkatkan
kemandirian dan membantu kelancaran penyelenggaraan cadangan
pangan yang dikelola atau di kuasai oleh pemerintah desa. Pola
kerjasama juga dimungkinkan untuk pengembangan usaha, bahkan

140