Page 157 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Tahun 2010 Jo. Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010);
5. Penanganan adan penyelesaian pemanfaatan tanah Kosong oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman belum
dilaksanakan secara optimal, dikarena beberapa faktor antara lain
belum tersediannya Perangkat peraturan perundang-undangan/
regulasi (kebijakan yang bersifat teknis), keterbatasan Anggaran,
Ketersediaan Kualitas dan Kuantitas SDM, Sarana prasarana
penunjang.

B. Rekomendasi

a. Perlunya dilahirkan Kebijakan di tingkat Pemerintah Kabupaten
Sleman yang substansinya mengatur mengenai Pemanfaatan dan
Penyelesaian Tanah Kosong untuk memperkuat dan memperlancar
pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Cq. Dinas
Pengendalian pertanahan Daerah (DPPD) Kabupaten Sleman
di bidang pertanahan yang akan menunjang/meningkatkan
ketahanan pangan Nasional;

b. Untuk menekan seminimal mungkin terjadinya penguasaan
tanah baik oleh perorangan maupun badan hukum yang tidak
menpergunakan, memanfaatkan serta mengusahakan tanah
yang dimilikannya/dikuasainya di wilayah Kabupaten, sehingga
diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan (Peraturan
Bupati dan Peraturan yang bersifat teknis lainnya) yang akan
berfungsi sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten
Sleman Cq. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD)
dalam memnafaatan dan menangani serta menyelesaikan masalah
tanah kosong.

142