Page 152 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU,
HGB dan Hak Pakai Atas Tanah (Tambahan Lembaran Negara Tahun
1996 No. 58, TLN Nomor 3643). Tentang hapusnya sesuatu hak atas
tanah, seperti diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e: HGU, Pasal 35
ayat (1) huruf: HGB, dan Pasal 55 ayat (1) huruf e: Hak Pakai.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, TLN
Nomor 4385). PP ini lahir untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(2) UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. UU tersebut
dalam perkembangannya berdasarkan ketentuapn Pasal 79 UU Nomor
26 Tahun 2007dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal
6 PP tersebut, menyatakan bahwa Kebijakan Penatagunaan tanah
diselenggarakan terhadap: a. bidang-bidang tanah yang sudah ada
haknya baik yang sudah atau belum terdfatar; b. tanah Negara; c. tanah
ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 ayat (1) Terhadap tanah-tanah tersebut di atas, penggunaan
dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan RTRW; ayat (2)
Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap RTRW
ditentukan berdasarkan pedoman, standar dan kriteria teknis yang
ditetapkan oleh Pemerintah. Ayat (3) Pedoman, standar dan kriteria
teknis tersebut, dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/
Kota dengan kondisi wilayah masing-masing. Ayat (4) Penggunaan
tanah yang tidak sesuai dengan RTRW tidak dapat diperluas atau
dikembangkan penggunaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, TLN No.4737). Dalam Pasal 7
disebutkan bahwa Urusan wajib sebagaimana dimaksud dlam Pasal 6
meliputi: a. pendidikan; ….,; r. pertanahan; dstnya.

137