Page 151 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

bahwa tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh
Negara berupa HM, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Pengelolaan,
atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya
atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Pasal
29 ayat (3) menyatakan bahwa tanah terlantar merupakan salah satu
objek penyiapan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 149, TLN Nomor 5068). Pasal 29 ayat (4):
Tanah terlantar dapat dialihfungsikan menjadi lahan Pertanian pangan
Berkelanjutan, apabila: a. tanah tersebut diberikan hak atas tanahnya
tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan,
dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian
haknya; atau b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak
dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 29 UU tersebut, dinyatakan
bahwa Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh Negara
tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria
untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan
sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian
Pangan Pokok. Sehubungan dengan itu, masyarakat berperan
dalam pengawasan tanah terlantar dengan melaporkan pemanfaatan
lahan yang dinilai diterlantarkan untuk diusulkan sebagai LCPPB.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun
2009 tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban
memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai
kepada petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan
tanahnya untuk pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki
keterbatasan akses terhadap factor-faktor produksi sehingga menelantarkan
tanahnya.

136