Page 156 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 156

diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang
            menguntungkan. Substansi kerjasama meliputi: a) hak dan kewajiban
            dalam kerjasama yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama;
            b) Naskah perjnajian kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak
            yang melakukan kerjasama; c) perjanjian kerjasama dilakukan untuk
            jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan; d)
            Para pihak diberikan otoritas untuk melakukan evaluasi secara berkala
            pertahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
            A.  Kesimpulan

            1.  Kabupaten  Sleman  merupakan  wilayah yang memiliki  potensi
                cukup besar untuk terjadinya tanah kosong yang dapat
                menimbulkan kerugian secara ekonomi, sosial dan lingkungan
                hidup serta konflik pertanahan.
            2.  Semua  bidang-bidang  hak  atas  tanah  baik  yang  dasar
                penguasaannya sudah ada tanda bukti haknya (sertipikat)
                maupun yang penguasaannya berdasarkan Surat/ijin/Keputusan
                Pejabat Yang Berwenang dan tidak dipergunakan, dimanfaatkan,
                serta diusahakan sebagaimana sifat, tujuan pemberian haknya
                dibiarkan kosong dan tidak memberikan manfaat atau kontribusi
                bagi kesejahteraan rakyat bertentangan dengan azas-azas bahwa
                tanah dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar
                kemakmuran rakyat.
            3.  Tanah-tanah yang dibiarkan kosong tersebut, dapat dioptimalkan
                pemanfaatan  tanahnya  untuk  memperkuat  ketahanan  pangan,
                maka perlu diberdayakan dengan menerapkan cara kerjasama
                dengan pihak ketiga yang di difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
                Kabupaten;
            4.  Kepala setiap orang atau badan hukum wajib menpergunakan,
                memanfaatkan tanah serta mengusahakan tanah demi menjaga
                kesuburannya, apabila kewajiban memanfaatkan tanah tersebut
                dilanggar/tidak diindahkan, maka dapat dilakukan pemberian
                peringatan,  dan  selanjutnya  dapat  diberlakukan  ketentuan
                Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar (PP Nomor 11



                                          141
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161