Page 160 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 160

Gambar 1: Pola kerja pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan oleh Pemerintah
               Pusat-Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.



                                          145
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165