Page 153 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sebagaimaa
tercantum dalam Lampiran I meliputi: 1) Izin Lokasi; 2) Pengadaan
82
Tanah Untuk Kepentingan Umum; 3) Penyelesaian Sengketa Tanah
garapan; 4) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
Untuk Pembangunan; 5). Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi
Tanah, serta ganti Kerugian tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah
Absente; 6) Penetapan Tanah Ulayat; 7) Pemanfaatan dan Penyelesaian
Masalah Tanah Kosong; 8) Ijin Membuka Tanah (tugas perbantuan/
medebewind); 9). Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/
Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (LN Tahun 2010 Nomor 16, TLN
Nomor 5098), dalam Pasal 19 PP tersebut menyatakan mencabut
dan menyatakan tidak berlaku PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta peraturan
pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 21, TLN Nomor 5103). Yang dimaksud pengertian ruang
dalam PP tersebut adalah meliputi: a) ruang darat; b) ruang laut; dan
c) ruang udara, termasuk ruang di dalam tubuh bumi sebagai satu
kesatuan wilayah tempat manusia dan makluk lain hidup, melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam PP tersebut
juga dilakukan pengaturan mengenai Penyusunan dan Penetapan
RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, RTRW Kota,
Rencana Rinci Tata Ruang, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan,
Rencana tata Ruang Kawasan Strategis, Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR), RTR Kawasan Perkotaan, RTR Kawasan Perdesaan, RTR
Kawasan Agropolitan. Khusus untuk Pedoman Penyusunan RTRW
Kabupaten diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

82 Anonim, (2007), Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
Bandung, Fokus Media: 215-226.

138