Page 130 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 130

meningkatkan keterampilan dan kualifikasi sumberdaya manusia,
                merubah sistem nilai dan sikap sehingga dapat terpenuhinya
                tuntutan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan di
                bidang pertanahan.
                     Secara filosofis penyelenggaraan kewenangan pertanahan
                daerah masih terikat dengan bentuk Negara Kesatuan Republik
                Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan harus menerapkan prinsip
                bahwa: (a) tanah  dan  sumberdaya  di dalamnya adalah  asset
                negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (b) terdapatnya
                hubungan yang bersifat azasi antara manusia dan tanah, sehingga
                tanah tidak dapat dimaknai sebagai komoditas ekonomi semata; (c)
                tanah adalah perekat bangsa, yang harus memberikan kontribusi
                dalam menciptakan harmonisasi kehidupan masyarakat ditengah
                keberagaman, pluralitas dan kompleksitas persoalan.

            2.  Argumen Sosiologis
                     Salah satu kebijakan sosial-politik yang menjadi sumber
                kelemahan dan mendorong terjadinya krisis multidimensi yang
                mengancam keutuhan negara bangsa adalah diterapkannya sistem
                pemerintahan  negara  yang  sentralistik  dengan  mengabaikan
                prinsip-prinsip demokrasi, peranserta  masyarakat melalui
                kontrol dewan perwakilan rakyat, pemerataan dan keadilan,
                serta pengabaian pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya
                kebhinekaan dalam segala bidang kehidupan yang menjadi sumber
                potensi dan keanekaragaman daerah, terabaikan pula. Kebijakan
                politik tersebut, tidak hanya berdampak terbelenggunya aspirasi,
                oto-aktivitas  dan  kreativitas  masyarakat  setempat,  melainkan
                juga mematikan sumber potensi dan sumber daya di daerah,
                terutama sumber daya manusianya. Dampaknya, adalah sangat
                wajar kalau menurut ukuran Human Development Index (HDI),
                kualitas manusia Indonesia berada di peringkat ke-111 di antara
                175 negara di dunia, sedangkan Malaysia yang dulu hampir
                seluruhnya belajar dari Indonesia kini berada di urutan ke-76, dan
                Filipina di urutan ke-98.
                     Kondisi di atas manunjukkan bahwa berbagai potensi dan
                sumberdaya yang ada belum secara optimal diorientasikan bagi



                                          115
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135