Page 125 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemanfaatan dan
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, telah
ditegaskan bahwa: a. Menteri/kepala lembaga pemerintah non-
departemen menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria
untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan (Pasal 9 ayat (1).
Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pelaksanaan
urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua)
tahun (Pasal 10 ayat (1). Atau dengan kata lain terakhir harus sudah
ditetapkan paling lambat 9 Juli 2009. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat
(2), ditegaskan bahwa Apabila Menteri/kepala lembaga pemerintah
non-departemendalam kurun waktu sebagaimana disebut dalam Pasal
9 ayat (1), yaitu antara tgl. 2 Juli 2007 s/d 9 Juli 2009) belum juga
menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, maka pemerintahan
daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan sampai ditetapkannya norma, standar, prosedur
dan kriteria.

Sehubungan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun
2007 belum dikeluarkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, maka
perlu pula segera dirumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria
untuk penyelenggaraan urusan Penyelesaian Masalah dan Pemanfaatan
Tanah Kosong. Upaya tersebut sejalan dengan isi surat Menteri Dalam
Negeri terakhir dengan Surat Nomor 100/2014/OPDA tertanggal 24
Juli 2009 tentang Percepatan Penyusunan NSPK.

Tabel 1.: NSPK Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.

110