Page 121 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 121

(2) dan PP Nomor 38 Tahun 2007 Jo. Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 41
            Tahun 2007 merupakan salah satu perwujudan dari bentuk atau upaya
            penguatan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di bidang
            pertanahan dalam menangkap peluang dan tantangan desentralisasi.
            DPPD Kabupaten Sleman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
            (Perda)  Kabupaten  Sleman  Nomor  9  Tahun  2009  tertanggal  4
            Agustus 2009, khususnya Pasal 29 ayat (1) mengaskan bahwa: DPPD
            merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh
            Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
            kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Ayat (2) tugas DPPD
            adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
            pertanahan. Ayat (3) fungsi DPPD meliputi: a) perumusan kebijakan
            teknis bidang pertanahan; b) pelaksanaan tugas bidang pertanahan; c)
            penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanahan; d) pembinaan
            dan pengembangan bidang pertanahan; dan e) pelaksanaan  tugas
            lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
            Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dinyatakan bahwa: Bidang
            pengawasan Pemanfaatan Pertanahan terdiri dari: a) Seksi Pengawasan
            Pemanfaatan tanah; c) Seksi Penanganan Masalah Pertanahan.
                Dalam melaksanakan salah satu tugas dan fungsi kewenangan
            DPPD tersebut di atas, belum dapat dilakukan secara optimal
            dikarenakan belum tersedianya perangkat peraturan perundang-
            undangan di daerah yang substansinya mengatur secara teknis
            dan  terperinci  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  pengawasan
            pemanfaatan tanah, khususnya terkait dengan tanah kosong.

                Peraturan perundang-undangan dimaksud sangat diperlukan
            keberadaanya, mengingat dari hasil pelaksanaan Inventarisasi Tanah
            Kosong yang telah dilakukan DPPD Kabupaten Sleman dengan
            mengambil 3 (tiga) kecamatan sebagai sampel yaitu Kecamatan
            Seyegan, Depok dan Prambanan dengan objek tanah perorangan
            yang berupa sawah dan pekarangan serta Tanah Kas Desa (TKD)
            ditemukan ± 130.971 M2., dengan rincian tanah sawah seluas





                                          106
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126