Page 117 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

6. Tugas pembantuan (medebewind) adalah penugasan dari
Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Berdasarkan beberapa terminologi di atas tampak bahwa
kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah
untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat (desentralisasi) semakin luas. Kesempatan
inilah yang kemudian dimaknai sebagai peluang yang harus ditangkap
oleh pemerintah daerah otonom. Dalam konteks ini salah satu
substansi yang perlu mendapat perhatian adalah desentralisasi. Pada
dasarnya terdapat berbagai keuntungan dengan adanya desentralisasi.
Keuntungan tersebut tidak hanya bermanfaat dan memberikan peluang
yang lebih luas kepada daerah-daerah otonom, tetapi juga memberikan
peluang bagi pemerintah pusat untuk lebih fokus dalam mengatur
pemerintahan dan kepentingan negara dan warga negara ini secara
menyeluruh, terintgrasi dan berkesinambungan di luar urusan-urusan
yang sudah didesentralisasikan. Alexander Abe dalam Sutaryono
61
62
mencatat beberapa keuntungan yang diperoleh bagi pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang meliputi:

61 Sutaryono, (2007), Dinamika Penataan Ruang Dan Peluang Otonomi Daerah,
Yogyakarta, Imron Tugu: 82.
62 Sutaryono, (2007), Ibid.

102