Page 115 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Penyelesaian Masalah Tanah Kosong, meliputi tahapan:
60
1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan
tanaman pangan semusim

2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat
digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan
pihak lain berdasarkan perjanjian

3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman
pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat
4. Fasilitas perjanjian kerjasama antara pemegang hak atas tanah
dengan pihak yang akan memanfapan/diketahui oleh Kepala
Desa/Lurah dan Camat setempat, dengan perjanjian untuk dua
kali musim tanam.

5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah
kosong, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam
perjanjian.

Pengaturan secara rinci mengenai pemanfaatan tanah kosong
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.
3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman
Pangan. Pengertian tanah kosong dalam PMNA/Ka. BPN tersebut
adalah 1) Tanah yang dikuasai dengan HM, HGU, HGB dan HP,
serta Tanah Hak Pengelolaan (HPL), 2) Tanah yang sudah diperoleh
dasar penguasaannya, tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku, atau
sebagaiannya, yang belum dipergunakan sesuai sifat dan tujuan
pemberian haknya atau RTRW yang berlaku.
Kemudian pihak-pihak atau subjek yang terkena ketentuan
PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1998 yaitu: Pemegang HAT baik
perorangan atau badan hukum (HM, HGU, HGB dan HP); Pihak-
pihak yang terkena ketentuan PMNA/Ka. BPN tersebut terdiri

60 Anonimous, (2007), Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota PP RI
No. 38 Tahun 1997, Bandung, Fokusmedia: 221-223.

100