Page 116 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

dari: 1) Perorangan atau badan hukum yang telah memperoleh
dasar penguasaannya, tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku; 2)
Instansi Pemerintah, Pemda, atau badan lain yang diberi pelimpahan
kewenanganan pelaksanaan sebagian hak menguasai dari Negara atas
tanah Negara dgn HPL (Pemegang HPL).

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah sering dimaknai sebagai babak baru dalam
konstelasi pembangunan yang bernaung di bawah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Era desentralisasi, keterbukaan dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengiringi kemunculan
dan perkembangan otonomi. Lahirnya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian digantikan
dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah semakin mengukuhkan peran Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah otonom.
Beberapa terminologi penting yang perlu dipahami bersama dalam
konteks otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 32
Tahun 2004 antara lain adalah:
1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

101