Page 108 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

otonom, untuk tanah bengkok/tanah untuk gaji bagi para
perangkat desa (tanah bondo desa) di Kelurahan Pabuwaran seluas
1428 Ubin, dan status tanah Suksara atau tanah bekas banda
desa seluas 17,6 Ha di Desa Karangnanas; 2) Modus atau motif
terjadinya ruilslag, yaitu Pihak Pemerintah: a) sumber keuangan
pemerintah terbatas yang tidak mampu membangun sarana dan
prasarana Kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintah Desa/Kalurahan; b) Beban tugas bertambah, sementara
ada keterbatasan daya dukung, terutama fasilitas pelayanan public
yang kurang memadai; c) tanah banda desa dan bekas banda desa
dianggap tidak produktif, sehingga harus diruilslag. d) Lokasi
tanah bonda desa dan bekas bonda desa yang diruilslag tidak
berada di kawasan lindung; e)Sesuai perkembangan tata kota.
Dari Pihak Masyarakat: a) adanya kepentingan investor untuk
penanam modal; b) Kepentingan jangka pendek pemerintah,
yaitu perolehan rupiah bagi Desa dan/atau Kalurahan; c) tekanan
tanggungjawab Pemerintah Desa/Kalurahan dalam pembiayaan
pembangunan sarana dan prasarana tercukupi; d)tanggung jawab
pemerintah untuk mencarikan anggaran/pembiayaan alternative
bagi desa/kalurahan. 3) Pendekatan yang digunakan Pemda
dalam melaksanakan Ruilslag, yaitu berpedoman pada Pasal 201
ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan “dalam hal
desa berubah status nya menjadi Kalurahan kekayaannya menjadi
kekayaan daerah dan dikelola oleh kalurahan yang bersangkutan
(pendekatan legal formal atau hukum); 4)Sebab terjadinya
konflik, yaitu a) sebagian besar masyarakat desa/kalurahan berada
pada kondisi ekonomi yang lemah. Dengan demikian ruilslag
tersebut merugikan perekoenomian masyarakat; b) peruntukan
tanah yang diruilslag tidak mengakomodasikan kepentingan
masyarakat; c) kepentingan investor sangat dominan; d)
pelanggaran terhadap tata ruang Kab. Banyumas; e) Proses ruilslag
dilakukan tidak transparan alias tertutup; f) manfaat ruilslag tidak
dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat; g) tersingkirnya
hak komunal masyarakat. 5) Pihak-pihak yang terlibat dalam
ruilslag, yaitu a) Investor; b) Pemerintah Daerah; c) Pemerintah
Desa/Kalurahan Karangnanas dan Pabuwaran; c) masyarakat desa

93