Page 107 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Kas Desa perlu dikelola dan dioptimalkan untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Secara garis besar Peraturan Gubernur DIY ini terdiri atas
VII Bab dan 29 Pasal. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan
yanmg dirujuk sebagai sebagai pedoman penyusunan Peraturan
Gubernur ini adalah: UU Nomor 3 Tahun 1950, UU Nomor
5 tahun 1960, UU Nomor 32 Tahun 2004, Jo. UU Nomor 8
Tahun 2005, UU nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 31 Tahun
1950, PP Nomor 24 Tahun 1997, PP Nomor 72 Tahun 2005, PP
Nomor 6 Tahun 2006, PMDN Nomor 4 Tahun 2007, Perda DIY
Nomor 5 Tahun 1985, Perda DIY Nomor 9 Tahun 2001, Perda
DIY Nomor 7 Tahun 2007.
c. Penghapusan dan Pemindahtanganan
Pelepasan Tanah yang merupakan Kekayaan Desa yang
berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak
kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan
umum. Pelepasan tanah kas desa dilakukan setelah mendapat
pembayaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa
dengan memperhatikan harga pasar dan NJOP. telah menerima
ganti rugi berupa uang, maka uang tersebut harus digunakan
untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa
setempat. Pelepasan tanah kas desa dituangkan dalam Keputusan
Kepala Desa, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan BPD
dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Dalam kaitannya dengan perubahan status hukum tanah Kas
Desa ini dapat dicermati hasil penelitian yang berjudul “Konflik
Tanah dan Kasus Ruilslag Di Kabupaten Banyumas” Hasil
58
temuan yang menarik bagi penulis untuk dijadikan kajian lebih
lanjut, yaitu: 1) Jenis dan status tanah: bahwa tanah yang
diruilslag adalah berupa tanah banda desa dan bekas bekas bondo
desa yang telah berubah statusnya menjadi Kalurahan dan desa

58 Himawan S. Pambudi dan Gregorius Sahdan, Konflik tanah Dan Kasus Ruilslag
Di Kabupaten Banyumas, Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria Sengketa SDA
, Volume III Tahun III/2006, Pusat Studi Sosiologi Pedesaan IPB Pusat Kajian
Agraria IPB LAPERA Indonesia, Bogor, LAPERA Pustaka Utama: hlm. 41-55.

92