Page 103 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 103

Wilayah (RTRW) Kab/Kota yang telah ditetapkan. Dalam kaitan
                dengan pemanfaatan tanah kas desa harus berpedoman pada
                ketentuan Pasal 9 PMDN Nomor 4 tahun 2007, secara garis besar
                dapat berupa: 1) sewa; 2) pinjam pakai; 3) kerjasama pemanfaatan;
                dan 4) bangun guna serah dan bangun serah guna. Sewa adalah
                pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu
                btertentu untuk menerima imbalan dalam bentuk uang tunai.
                Dalam pelaksanaan sewa tanah kas desa perlu dipegang prinsip,
                yaitu menguntungkan desa, jangka waktu paling lama 3 (tiga)
                tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang,
                penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
                setelah mendapat persetujuan BPD. Hal-hal pokok yang harus
                dimuat dalam perjanjian sewa tanah kas desa, antara lain: 1) Para
                pihak; 2) Objek Perjanjian; 3) Jangka waktu perjanjian; 4) hak
                dan kewajiban para pihak; 5) penyelesaian perselisihan jika terjadi;
                6)force majeure; 7) peninjauan dalam pelaksanaan kewajiban.
                      Sebagai contoh Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa
                Antara Pemerintah Desa Banyuraden Kecamatan Gamping dengan
                PT. Sarana Yasa Manunggal Nomor 015/Perj.K.S/SYM-V/2001-014/
                                                            57
                KADES/BNR/2001 tertanggal 28 Mei 2001.  Objek berupa
                tanah kas desa Banyuraden seluas ± 30.000 M2.( 3 hektar) yang
                terletak di Bulak Kinclong, Dusun Modinan Desa Banyuraden Kec.
                Gamping Kab. Sleman DIY. Peruntukan/penggunaan yaitu untuk
                pendirian Pasar beserta kelengkapan sarana prasarana penunjang,
                jangka waktu sewa selama 20 (dua puluh ) tahun, dilakukan secara
                bertahap (I-IV), masing-masing tahap 5 (lima) tahun. Kompensasi
                berupa pembayaran sejumlah uang dengan rincian: - 2 tahun pada
                Tahap I Rp. 5 juta/hektarnya;

                      Dengan demikian imbalannya: 2x Rp. 5 juta x 3 = 30 jut; -
                Tahun ke-3 Tahap I Rp 15 juta; - Tahun Ke-4 Tahap I dikenakan
                kenaikan 10% /tahun. Sedangkan pada tahap ke II besarnya
                imbalan ditentukan secara musyawarah oleh para pihak, Camat
                Gamping,  Bagian  Hukum,  Bagian  PemDes,  Imspektorat  Wil.


            57      Purna Rudiyatmi, Studi Kasus Pengelolaan Tanah Kas Desa Yang Digunakan
                Untuk Pembangunan Pasar Tlogoreja Di Desa Banyuraden Kec. Gamping Kab.
                Sleman (Skripsi), Yogyakarta, STPN, 2004.


                                          88
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108