Page 98 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

hak tanah Negara eks. Konversi Bekas Hak Barat (recht van erfpacht),
sedangkan di perkotaan rakyat terbelenggu oleh ketidakyamanan
keberadaan tanah Negara eks. Hak Barat (Recht van Eigendom/RvE,
maupun Recht van Opstal/RvO yang diklaim sebagai asset Pemerintah/
Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kab/Kota. Di samping itu
masih adanya persepsi yang berseberangan alias tidak sejalan mengenai
status tanah Negara dan tanah asset Pemerintah/Pemerintah Daerah,
yang berakibat munculnya konflik baik bersifat horizontal maupun
vertical. Kasus Surat Hijau yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota
Surabaya, misalnya. Merupakan contoh konflik tanah di Perkotaan
sebagai akibat persepsi yang berbeda antara pemerintah dengan para
penggarap tanah eks recht van Eigendom.
52
Dalam pengelolaan tanah, khususnya tanah kas Desa para
aparat pemerintah dihadapkan pada beberapa persoalan, antara lain:
Pertama, objek tanah Kas desa yang tidak jelas, dalam arti batas-batas
tanahnya beserta luas tanahnya karena belum bersertipikat (belum
terdaftar berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 maupun PP Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) kemungkinan akan terjadi
perubahan baik luas maupun batas-batas tanahnya secara fisik di
lapang; Kedua, belum adanya kepastian hukum mengenai hubungan
hukum antara Subjek (pemegang hak) dengan objek tanahnya yang
belum dibingkai dalam suatu alat pembuktian yang kuat (sertipikat
hak atas tanah) atau dokumen lain sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 3 ayat (2) PMDN Nomor 4 Tahun 2007. Realitas di lapang
menunjukan masih banyak tanah kas desa yang belum dilengkapi
dengan dokumen yang sah atau terdaftar (bersertipikat) atas nama
Pemerintah Desa; Ketiga, kesulitan pembuktian haknya, atau
berkaitan dengan alas hak penguasaan kemungkinan tidak memenuhi
persyaratan untuk proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pemberian
hak atas tanah, dikarenakan adanya kesulitan yaitu ketiadaan mengenai
dasar atau alas hak perolehan tanah kas desa. Bukti hak baru (Pasal

52 Sarjita, Laporan Penellitian Surat Hijau (Studi Yuridis dan Sosial Konflik Tanah
Di Kota Surabaya), Yogyakarta, STPN, 2008.

83