Page 93 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Pendapat lain dikemukakan oleh Gunawan Wiradi dalam
48
kaitannya dengan bentuk atau status penguasaan tanah tradisional,
yang terdiri atas: a. tanah yasan, yasa, atau yoso, yaitu tanah di mana
hak seseorang atas tanah itu berasal dari kenyataan bahwa dia atau
leluhurnya yang pertama-tama membuka atau mengerjakan tanah
tersebut. Hak atas tanah ini memperoleh status yuridis dalam UUPA
(UU Nomor 5 Tahun 1960) dikonversi menjadi tanah milik ; b. Tanah
49
norowito, gogolan, pekulen, pelayangan, kesikepan, dan sejenisnya adalah
tanah pertanian milik bersama, yang daripadanya para warga desa dapat
memperoleh bagian untuk digarap, baik secara bergilir maupun secara
tetap, dengan syarat-syarat teretntu. Untuk memperoileh hak garap ini,
pada umunya diperlukan syarat bahwa si calon itu statusnya menjadi
tanah milik bagi penggarapnya yang terakhir. Hal ini dalam Ketentuan
UUPA dikonversi menjadi Hak Pakai untuk tanah yang sifatnya
bergiliran, dan yang sifatnya tetap menjadi hak milik; c. Tanah Titisoro,
bondo deso, kas desa, adalah tanah milik desa yang biasanya disewakan,
diskapkan, dengan cara dilelang kepada siapa yang mau menggarapnya.
Hasilnya dipergunakan sebagai anggaran rutin ataupun pemeliharaan
desa, seperti memperbaiki jalan, jembatan, masjid, dll. Hal yang sama
berlaku juga untuk tanah sanggan, yaitu berupa tanah sawah di Jawa
milik/kepunyaan Desa yang hasilnya untuk memperkuat Kas Desa.
Seorang yang menggunakan tanah dengan Hak Sanggan mempunyai
wewenang pemilikan yang sifatnya sementara, misalnya menyewa
dari Desa. Sesuai ketentuan UUPA, hak seseorang tersebut dikonversi
menjadi Hak Pakai; d. Tanah bengkok, yaitu tanah yang diperuntukan
bagi pejabat desa terutama lurah, yang hasilnya dianggap sebagai gaji
selama mereka menduduki jabatan itu.

48 Gunawan Wiradi, Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria” dalam SMP.
Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah Pola
Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa dari Masa ke Masa, Jakarta, PT. Garmedia,
1984: 293.
49 Bandingkan dengan pengertian dalam Buku Petunjuk Teknis Tata Pendaftaran
Tanah Buku I Pendaftaran Tanah Secara Sistematik, Badan Pertanahan Nasional,
Jakarta, 1999: 58.

78