Page 88 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Wujud Otonomi dan/atau Pemberdayaan (partisipasi)
warga Desa
UU Nomor 5 Tahun 1979 yang mulai berlaku terhitung 1
Desember 1979 ini, mengisyaratkan suatu kebijakan Pemerintah,
agar diadakan penyatuan dan/atau penyeragaman istilah persekutuan
masyarakat hukum adat yang berupa “Kampong (Papua), Marga
(Palembang), Nagari (Sumatera Barat), Pertuanan/wewengkon
(Jawa), Kampung (Sanggau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan
41
Selatan), Lembang (Toraja) , Gampong (Nangroe Aceh Darussalam/
42
NAD) serta Negeri (Maluku) sebagainya menjadi “Desa”.
43
44
Secara tidak lansung dengan diberlakukannya substansi UU
tersebut, mempunyai 3 (tiga) akibat penting terhadap otonomi desa
dan/atau masyarakat hukum adat atau daerah dengan nama lain
yang setingkat, yaitu: 1) melemahkan posisi pemerintahan informal
yang dalam hal ini dipegang oleh para Kepala Marga, Lembang dll.,
sehingga tinggal tersisa untuk melaksanakan kehiatan-kegiatan yang
bersifat ritual upacara adat, bahkan dijadikan sebagai ajang komoditi
pariwisata belaka; 2) wilayah Hak Ulayat, marga, Kampong dll., terbagi
ke dalam beberapa desa dengan satu pucuk pimpinan (otoritas tunggal)
pada Kepala Desa; 3) Kekuasaan pemimpin masyarakat hukum adat,
Marga atau lebang, dll., apalagi dengan dihapuskannya Peradilan Adat/
Inheemse Rectspraak (UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka otoritas
untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan tanah menjadi
kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). 45

41 Sarjita, Konflik Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Antara Kampoeng Kajoe
Poloe dan Kajoe Batoe Dengan Pemerintah Kota Jayapura (Thesis), Program
Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2003: 119.
42 Paramita Iswari, Dkk., Bongkar Pasang Strategi Dalam Implementasi Pembaruan
desa dan Agraria di Tiga Wilayah Belajar Sanggau, Garut dan Toraja”, dalam
Tanah Masih Di Langit Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah Dan Kekayaan
Hutan Di Indonesia Yang Tak Kunjung Tuntas Di Era Reformasi, Yogyakarta,
Yayasan KEMALA, 2005: 313-328.
43 Pasal 1 butir 20 Jo. Pasal 115 -117 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.
44 Penjelasan Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.Jakarta, CV. Eka Jaya,2004: 197.
45 Sarjita, Ibid., hlm. 120-121.

73