Page 90 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Penjelasan Umum PP Nomor
72 Tahun 2005 yaang menyatakan bahwa prinsip dasar yang dianut, 1)
keanekaragaman yang memiliki makna bahwa desa dapat disesuaikan
dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; 2)
Partispasi; 3) Otonomi asli; 4) Ddemokrasi; 5) Pemberdayaan masyarakat.
Satu hubungan kekuasaan yang direorganisasi melalui kedua UU
tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi
yang berarti penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada
pemerintah daerah dengan berbagai harapan agar kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah daerah demi kesejahteraan rakyat menjadi lebih
sesuai dengan “hajat hidup rakyat”. Otonomi seharusnya menempatkan
masyarakat sebagai jantung dari segala tujuan pembangunan. Apa
46
yang dikatakan oleh Mohammad Hatta sebagaimana dimuat dalam
Majalah Keng Po, 27 April 1927, perlu dimaknai secara dalam. Beliau
menyatakan bahwa Otonomi masyarakat tak hanya melaksanakan
demokrasi, tetapi juga mendorong berkembangnya prakarsa dalam
bentuk pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat lokal.
Termasuk dalam hal ini adalah regulasi (tataran normatif) dan/atau
kebijakan (tataran implementasi) yang bagaimana serta hal-hal apa
yang akan dilakukan Pemerintah Kab/Kota dalam mengelola kekayaan
daerah, dan/atau Pemerintah Desa dalam mengelola kekayaan Desa,
khususnya tanah kas desa. Lalu bagaimana realisasinya ?.

Dasar Hukum Pengelolaan Tanah (Kas) Desa
Secara garis besar dasar hukum pengelolaan tanah (kas) desa,
berdasarkan hirarkhi peraturan perundang-undangan, didasarkan
pada: Pertama, UU Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun
2004, khususnya pada Pasal 212-216 ayat (1) tentang Keuangan
Desa yang menyatakan bahwa Keuangan desa adalah semua hak dan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

46 Harian Kompas, Otonomi Tak Ubah Kinerja Pemerintahan Daerah, 28 April
2008, hlm. 5

75