Page 97 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 97

sebuah Daftar TKD per desa pada setiap Kabupaten. Instruksi Mendagri
            tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Mendagri Nomor
            22 Tahun 1996 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan
            Tanah Kas Desa, maka TKD di seluruh Indonesia perlu dilaksanakan
            pengurusan hak dan penyelesaian sertipikat hak atas tanahnya.
                Pada tahun 1997 dengan dibuatnya Surat Keputusan Bersama
            (SKB) antara Mendagri dengan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
            Nomor 157 Tahun 1997/ 2 Tahun 1997 tentang Pengurusan Hak Dan
            Penyelesaian Sertipikat Tanah Kas Desa tertanggal 13 Oktober 1997,
            maka semua tanah kas desa dimintakan hak kepada Menteri Negara
            Agraria/Kepala BPN, dengan terlebih dahulu diadakan inventarisasi
            guna mengetahui luas, status dan lokasi letak tanah kas desa.

                Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 butir 8 Peraturan Gubernur DIY
            Nomor 11 Tahun 2008 peruntukan Tanah Kas Desa sudah nampak
            secara jelas, bahwa Tanah Kas Desa dapat diperuntukan untuk berbagai
            hal, yaitu untuk: 1) Bengkok/lungguh; 2) Pengarem-arem; 3) titsara;
            4)Jalan-jalan Desa; 5) Penggembalaan hewan warga desa; 6) Danau-
            danau di wilayah desa; 7) Pasar Desa; 8) Lapangan Desa, Kantor Desa,
            dan lain sebagainnya.

            Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Problematikannya

                Secara umum, persoalan pengelolaan tanah kas desa merupakan
            bagian dari permasalahan, konflik, sengketa dan perkara pengelolaan
            sumber daya agraria pada umumnya, dan tanah pada khususnya.
            Pengelolaan tanah seharusnya berkontribusi pada peningkatan
            kesejahteraan manusia, atau dalam bahasa konstitusi untuk “sebesar-
            besar kemamuran rakyat.” Persoalan konflik, sengketa dan perkara
            tanah menunjukan karakteristik yang hampir identik di semua wilayah
            Indonesia,  baik  di  Perdesaan  maupun  di  Perkotaan.  Di  Perdesaan
            atau sekitar kawasan hutan, rakyat terbelenggu oleh ruang gerak atau
            menjamurnya HPH (Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu dan Bukan Kayu
            yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan) dan penguasaan tanah-
            tanah perkebunan dengan Hak Guna Usaha (HGU) dari pemberian



                                          82
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102