Page 77 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Namun dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, terjadi tarik-ulur
yang menimbulkan persoalan tersendiri, bahkan sempat menimbulkan
kemacetan (stagnasi) dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat
di beberapa Kantor Pertanahan. Sebagai jalan kompromi untuk
35
keluar dan upaya menetralisasi konflik yang terjadi, maka Pemerintah
menerbitkan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang merevisi UU Nomor
22 Tahun 1999. Selanjutnya Pemerintah menindaklanjuti dengan
menerbitkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam PP tersebut,
ada 9 (Sembilan) kewenangan yang mana 8 (delapan) kewenangan
didesentralisasikan, sedangkan 1 (satu) kewenangan yaitu Ijin Membuka
Tanah di Tugas Perbantuan (Medebewind). Sedangkan kewenangan
Penetapan Tanah Ulayat menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/
Kota yang didesentralisasikan yang meliputi Pembentukan Panitia
Peneliti, Penelitian dan kompilasi hasil penelitian, pelaksanaan dengan
pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, pengusulan
rancangan perda tentang penetapan tanah ulayat, dan pengusulan
pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada
Kantor Pertanahan Kab/Kota, serta penanganan masalah tanah ulayat
melalui musyawarah dan mufakat.
Dalam perjalanan, implementasi PP Nomor 38 Tahun 2007yang
telah berjalan selama hamper 3 (tiga) tahun tersebut, ternyata
mengalami berbagai kendala dan hambatan, yang mengakibatkan
pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi tidak dapat dilakukan
secara optimal, karena terbentur oleh: a) masalah kelembagaan/institusi
yang belum terbentuk; b) kualitas Sumber Daya manusia (SDM)
yang belum tersedia dari sisi kualitas maupun kuantitas; c) sarana dan
prasana penunjang; d) perangkat peraturan perundang-undangan
di daerah (Perda Hak Ulayat) yang belum tersedia baik di tingkat
Provinsi, maupun di Kabupaten/Kota. Meskipun telah tersedia Perda

35 Sarjita, (2005), Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era otonomi
Daerah, Yogyakarta, Tugu Jogja Pustaka, : 14.

62