Page 73 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

jelas-jelas telah menghancurkan sendi-sendi Struktur Pemerintahan
Masyarakat Adat. 29
Kemudian untuk mempersatukan antara dua kepentingan, yaitu
antara kepentingan masyarakat adat dengan kepentingan Negara, maka
dapat diimplementasikan 4 (empat) prinsip ekologis, yaitu holisme,
keberlanjutan, keanekaragaman dan keseimbangan. 30

No Prinsip Ekologis Konsekuensi
1. Holisme Filosofi ekosentris, Menghormati kehidupan dan
alam, Menolak solusi linier perubahan organik
2. Keberlanjutan Konservasi, mengurangi konsumsi ekonomi,
tanpa-pertumbuhan, Membatasi perkembangan
teknologi-kapitalis.
3. Keanekaragaman Menghargai perbedaan, Tidak ada jawaban
tunggal, Desentralisasi, Komunikasi jejaring dan
lateral Teknologi tingkat rendah
4. Keseimbangan Global/Lokal/Gender/Tanggungjawab/
Perdamaian dan Kooperasi.

Prinsip Pertama, Holisme yaitu bahwa setiap kejadian atau
fenomena harus dilihat sebagai bagian dari suatu keseluruhan (jejaring/
saling keterkaitan), dan bahwa hal itu hanya dapat dimengerti secara benar
dengan mengacu pada setiap bagian lain dari sistem yang lebih besar.
Di sini Integrasi dan sintesis menjadi sangat penting, bukan sebaliknya
yaitu deferensiasi dan klasifikasi. Menurut Sudjito, sebenarnya UUPA
31
memiliki karakter holistik yang sangat kuat. Kandungan nilai-nilai pada
keseluruhan pasal-pasal di dalamnya mencerminkan adanya hubungan
tidak terpisahkan antara Tuhan-Manusia dan Agraria (Bumi, air dan

29 Sarjita, Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kajoe Pualoe
dan Kayoe Batoe dengan Pemerintah Kota Jayapura (Thesis), Program Pasca
Sarjana UGM, Yogyakarta, 2005: 128-129
30 Jim Ife dan Frank Tesoriero, (2008), Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era
Globalisasi Community Development (Terjemahan: Community Development:
Community–Based Alternativees in Age of Globalisation: 1986, Pearson Education
Australia, NSW), Yogyakarta, Pustaka Pelajar,: 90-100.
31 Sudjito, (2007) Perkembangan Ilmu Hukum Dari Positivistik Menuju Holistik
Dan Implikasinya Terhadap Hukum Agraria Nasional (Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar pada FH UGM, 28 Maret 2007),: 17-20.

58