Page 69 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Mengingat bahwa hukum bukanlah merupakan suatu yang kasat
mata, melainkan sebuah konsep. Di dalam hukum terkandung nilai-
nilai yang tidak dapat diukur dengan menggunakan ukuran baik yang
bersifat parametrik maupun non parametrik.
Selanjutnya berdasarkan nilai-nilai baru tersebut dibangun
substansi hukum baru. Setelah pembangunan substansinya dibuat
prosedur penegakannya dalam bentuk hukum formal. Ketentuan-
ketentuan yang bersifat substansial tersebut harus merefleksikan
nilai-nilai hukum, artinya ketentuan-ketentuan itu tidak begitu saja
dituangkan tanpa ratio logis yang berupa nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarakat.

Pembaharuan hukum sayogyanya dimulai dari mengganti aturan-
aturan hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokratis dan
yang tidak berorientasi kepada ekonomi pasar yang bertujuan untuk
stabilitas kehidupan sosial politik. Ciri-cirinya yaitu bahwa ketentuan-
ketentuannya bersifat represif dan regulatoris, artinya tidak memberi
ruang kepada kebebasan individu, ditujukan untuk mempertahankan
suatu kekuasaan dan dirancang sesuai kebutuhan penguasa. Sebaliknya
cirri-ciri hukum yang mencerminkan nilai-nilai demokratis dan
ekonomi pasar adalah bersifat akomodatif dan fasilitatif, yaitu
memberikan ruang gerak yang besar jepada ebebasan individu dan
menfasilitasi kebutuhan para pihak. Hukum yang demikian tentunya
mempunyai orientasi kepada dinamika perkembangan kehidupan
bermansyarakat.

Dalam kaitannya dengan pembaruan Hukum Tanah Nasional,
hukum adat merupakan sumber utamannya. Dalam hubungan dengan
HTN positip yang tertulis Hukum Adat berfungsi sebagai hukum
yang melengkapi. Selanjutnya dalam membangun Hukum Pertanahan
Nasional yang tunggal, orang menunjuk kepada kenyataan/realitas
bahwa terdapat keanekaragaman isi, norma-norma Hukum Adat di
berbagai daerah/wilayah mengenai hal-hal yang sama. Di bidang hukum
yang mengatiur pertanahan ada keseragaman, karena merupakan

54