Page 68 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

lagi tidak akan dihidupkan kembali, dermikian pula tidak akan
diciptakan hak ulayat baru.

d). Hak-hak perorangan, yang memberi kewenangan untuk memakai,
dalam arti menguasai, menggunakan dan.atau mengambil manfaat
tertentu dari suatu bidang tanah tertentu yang merupakan bagian
dari tanah bersama tersebut berupa: Hak-hak atas tanah (HM,
HGU, HGB, dan Hak Pakai) (Pasal 4 dan Bab II Pasal 16), serta
Hak Atas tanah Wakaf (Pasal 49); dan
e). Hak Tanggungan, sebagai hak jaminan atas tanah (Pasal 51 UUPA).

Secara garis besar menurut Syahyuti, terdapat 4 (empat)
23
karakteristik penguasaan tanah menurut Hukum Adat. Penguasaan
tersebut dilandasi pada paradigma, bahwa sesungguhnya tanah adalah
sumberdaya yang khas (jumlahnya terbatas), tidak sebagaimana
sumberdaya ekonomi lain yang dapat dijadikan sebagai komoditas
pasar yang bebas.

Keempat karakteristik itu adalah:

a. tidak adanya kepemilikan mutlak.
b. penguasaan yang bersifat inklusif;
c. larangan untuk meperjual-belikan tanah (meskipun untuk tanah
yang sudah dikuasai secara pribadi);
d. lebih dihargainnya manusia dan kerjannya dibanding tanah.

Pembaruan dan Pembangunan Hukum Tanah Nasional

Esensi pembaruan hukum bukanlah revisi atau pecabutan undang-
undang yang berlaku dan menggantikannya dengan perundang-
undangan yang baru, melainkan merupakan pembaruan nilai-nilai
yang melandasi substansi hukum yang baru. Nilai-nilai baru yang telah
teradopsi secara universal adalah demokrasi dan ekonomi pasar untuk
mencegah terjadinya intervensi Negara terhadap aktivitas individu.

23 Syahyuti (2006), Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut
Hukum Adat Di Indonesia, Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 24 No.1 Juli
2006, : 14-27.

53