Page 76 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

semakin berkurangnya luas penguasaan lahan dan kawasan pertanian,
terjadi pula proses pemiskinan agraria melalui penyisihan dan bahkan
penghancuran berbagai sistem penguasaan dan pengelolaan sumberdaya
alam yang terdapat pada komunitas-komunitas lokal. Kebijakan
nasional dalam pengelolaan SDA yang sentralistis serta penerapan
dari hak menguasai Negara (HMN) secara ketat dan sepihak tanpa
mengindahkan sistem penguasaan bersama (communal property rights)
atas sumber-sumber agraria dan kekayaan alam yang ada di dalamnya
hanya diakui secara terbatas dan dengan persyaratan ketat, sehingga
dalam kenyataannya sistem-sistem ini selalu dipinggirkan dengan
alasan kepentingan nasional.

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penan-
ganan dan Penyelesaian Masalah Hak Ulayat

Dengan telah bergulirnya Era Reformasi, tuntutan Otonomi
Daerah (Otda) di berbagai sektor akhirnya membuahkan perangkat
peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dilakukan revisi/
perubahan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Sejalan dengan
tuntutan reformasi tersebut, pula akhirnya Pemerintah menerbitkan
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional Di Bidang Pertanahan. Dalam Pasal 2 angka 1 Kepres tersebut
diamanatkan sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 2 angka 2, Kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 tersebut meliputi 9
(Sembilan) jenis kewenangan di bidang pertanahan.
34

34 Sembilan kewenangan di bidang pertanahan yang dilaksanakan (bukan
diserahkan) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut meliputi: a. pemberian
ijin lokasi; b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan
pembangunan; c penyelesaian sengketa tanah garapan. d. penyelesaian masalah
ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; e. penyelesaian
masalah subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah
kelebihan maksimun dan tanah absentee; f. penetapan dan penyelesaian
masalah tanah ulayat; g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
h. pemberian ijin membuka tanah; i. perencanaan penggunaan tanah wilayah
Kabupaten/Kota.

61