Page 79 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 79
Pemikiran Terkait dengan Regulasi Hak-Hak Adat/Hak
Ulayat Atas Tanah
Pertama, penggunaan istilah atau sebutan “pengakuan” atau
“kesepakatan”. Pada istilah pengakuan maka mengandung konsekuensi
tanpa pengakuan Hukum Negara, maka Hukum Lokal tidak dapat
diterapkan atau diaplikasikan. Konsekuensi lebih lanjut, yaitu pengakuan
memberi batasan terhadap bagian mana yang saja yang diakui dan
bagian mana saja yang dilarang. Sedangkan pada istilah “kesepakatan”
lebih merupakan kontrol terhadap Negara untuk menghargai wilayah
sosial yang telah memiliki hukum sendiri, sehingga tetap ada otonomi
dalam wilayah sosial hukum. Disamping itu relasi antara Negara-
masyarakat selalu dalam relasi sejajar yang dibangun atas berbagai
kesepakatan yang dinamis dan terbuka. Sebagai contoh, kesepakatan
36
yang dibangun antara Kepala Suku Taparu Sub Suku Koperapoka/
Nawaripi dan Sub Suku Tipuka dengan PT. Freeport Indonesia untuk
penyerahan tanah hak ulayat serta kesanggupan PT Freeport Indonesia
untuk membiayai pembangunan fisik Program Rekognitie sebagai
bentuk pengakuan terhadap hak ulayat Suku Komoro. Kesepakatan
tersebut difasilitasi oleh Pemerintah yang dalam hal ini Bupati Mimika
yang dituangkan dalam SK Bupati Mimika Nomor 3 Tahun 1998
tertanggal 9 Pebruari 1998. Dengan melibatkan Yayasan Sejati, Yayasan
Nawaripi dan Lembaga Adat Masyarakat Tipuka.
Kedua, sebagai parameter untuk pengakuan atau penghormatan
terhadap pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat, apakah
bertentangan atau tidak dengan kepentingan nasional dan Negara,
maka dapat diterapkan 4 (empat) prinsip bahwa pelaksanannnya
diwajibkan berkontribusi secara nyata yaitu 1) Meningkatkan
kesejahteraan rakyat, dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran
rakyat; 2) Meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih
berkeadilan dalam kaitan dengan penguasaan, pemilikan tanah, dan
36 Mohammad Saleh Arsad, (2005), Pengakuan PT. Freeport Indonesia Terhadap
Hak Ulayat Suku Komoro Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua (Skripsi),
Yogyakarta, STPN: 63-83.
64
