Page 81 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

kedua kepentingan atas pemaknaan/persepsi yang berbeda dan
mampu menghasilkan sintesis yang mampu menangkap/menfasilitasi
atau menjembatani dua kepentingan antara masyarakat asli/pribumi-
pendatang, sistem hukum negara-hukum adat.
Kelima, dalam setiap kegiatan yang terkait dengan proses
penguasaan/pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan (sertipikasi)
termasuk perbuatan hukum peralihan tanah hak adat/ulayat, serta
pembebanan hak tanggungan yang objeknya tanah adat/ulayat,
hendaknya petugas atau aparat pemerintah atau siapapun agar
memperhatikan azas pemisahan horizontal, yang merupakan azas di
mana bahwa pemilik tanah tidak sekaligus (otomatis) sebagai penguasa/
pemilik bangunan, tanaman dan benda-benda yang ada di atas tanah,
serta azas-azas hokum lain yang masih berlaku dan digali dari hukum
adat (azas rechtverwerking, azas verjahring/kadaluwarsa, dll.). Kecuali
memang telah diperjanjikan secara tegas di dalam suatu klausul
yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini untuk menghindari
terjadinya sengketa/konflik di kemudian hari, sebagai akibat ketidak-
tahuan aparat/petugas pertanahan yang tidak dibekali pengetahuan
yang cukup dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan tanah adat/
ulayat. Sebagai contoh, sengketa/perkara terkait pembatalan sertipikat
Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kota Surabaya (Gelora Bung Karno
Surabaya), Sengketa/Perkara Pembatalan Hak Pakai Atas Nama Pemkot
Kota Yogyakarta dalam Kasus Taman Pintar, dll.

Keenam, mencegah terjadinya konflik dikemudian hari.
Diupayakan terhadap hakim Pengadilan Negara (PN dan PTUN)
yang memeriksa dan mengadili serta memeriksa sengketa/perkara
yang substansinya tanah adat/hak ulayat, diwajibkan mempunyai
pemahaman yang utuh, sehingga putusan yang dihasilkan tidak
hanya berhenti pada keadilan prosedural, dimana bentuk keadilan
38
prosedural yang sejatinya telah melahirkan gap atas makna keadilan yang

38 Yusriyadi, Paradigma Sosiologis Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan
Ilmu Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia (Pidato Pengukuhan Guru
Besar Dalam Bidang Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP (Semarang,
18 Pebruari 2006).: 29.

66