Page 61 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Jangko Sumatera Barat. 13
Disamping itu pengakuan dan penghormatan serta perlindungan
juga tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan
yang bersifat sektoral, seperti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah uraikan di atas, UU Nomor
39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, UU Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 18
Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Jo. UU
Nomor 35 Tahun 2008, UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Naggroe Aceh
Darussalam, Jo UU UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh; UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dll.

c. Dimensi Lokal

Sementara dimensi pengaturan dan pengakuan serta
penghormatan, perlindungan hak-hak masyarakat adat yang bersifat
regional, dapat diketemukan antara lain:
14
1) Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Keten-
tuan Pokok Pemerintahan Nagari dan Perda Provinsi Sumatera Barat
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya;
2) Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat
Hukum Adat Atas Tanah;

13 Sarjita, (2005), Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahahn,
Yopgyakarta, Tugujogja Pustaka, 12.
14 Abdurrahman, Opcit.: 13-19.

46