Page 59 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
12
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang .
Jika diperhatikan secara seksama, maka pengaturan Pasal 18 B
ayat (2) Dalam Konstitusi Negara yang mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya tersebut dilihat dari pengaturannya masuk dalam
Bab VI tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, seharusnya
regulasi atau pengaturan substansi pengakuan dan penghormatan
terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya masuk dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah,
yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004.

Namun jika dicermati lebih lanjut UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah hanya menyinggung pengaturan
substansi masyarakat adat, hanya dalam 2 (dua) pasal 1 (satu) Penjelasan
Pasal saja, yaitu Pasal 2 ayat (9) tentang Pengakuan dan Penghormatan,
dan Pasal 203 ayat (3) tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Penjelasan
Pasal 204 tentang Masa Jabatan Kepala Desa.
Pasal 2 ayat (9): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip NKRI.

Pasal 203 ayat (3): Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih

12 Menurut Abdurrahman, pengaturan hak ulayat masyarakat hokum adat dalam
Undang-Undang tersebut di atas, mengundang dua tafsiran, yaitu kita perlu satu
Undang-Undang tentang hukum adat, tetapi juga dapat berarti pengaturannya
dapat diselipkan dalam satu Undang-Undang tertentu. Abdurrahman, (2005),
Aspek Perundang-Undangan Dalam Pengelolaaan Dan penyelesaian Sengketa
Tanah Adat, (Makalah disampaikan pada Lokakarya Kajian Kebijakan
Pengelolaan Tanah Adat Di Indonesia), BAPPENAS, Jakarta, 28 Desember 2005
: 4.

44