Page 76 - E-Modul Ekonomi

dan ASABRI dana pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan

(Keppres No. 8/1977). Ketiga program ini diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda.
Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk

dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan
untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya” yaitu, walaupun pembentukan

program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin.

4. Tujuan dan Fungsi

a. Tujuan Dana Pensiun
1) Kewajiban Moral: Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa

aman kepada karyawan

2) Loyalitas: Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak
positif pada perusahaan.

3) Kompetisi Pasar Tenaga Kerja: Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu
bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan

perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan
karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.

4) Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi

perusahaan
5) Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

b. Fungsi Dana Pensiun
1) Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia

pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.

2) Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan
tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh

karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.
3) Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil

pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan

pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda
peserta.

71