Page 78 - E-Modul Ekonomi
P. 78
Rangkuman
Pengertian bank secara umum dan menurut beberapa peraturan, seperti UU No. 10 Tahun
1998. Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Bank diklasifikasikan berdasarkan fungsi (Bank
Sentral, Bank Umum, BPR), kepemilikan (negara, swasta, asing, campuran), status
(devisa/non-devisa), dan sistem operasional (konvensional/syariah). Kegiatan bank meliputi
menghimpun dana (giro, tabungan, deposito), menyalurkan dana (berbagai jenis kredit), dan
jasa-jasa perbankan (ATM, transfer, inkaso, safe deposit box, dll). Izin pendirian dan bentuk
hukum bank juga diatur oleh Bank Indonesia sesuai regulasi yang berlaku.
Lembaga keuangan bank, yaitu:
1. Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral yang bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah,
sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. BI bersifat independen dan memiliki
wewenang membuat regulasi serta bertindak sebagai penasihat keuangan pemerintah.
2. Bank Umum, melayani jasa keuangan secara luas (konvensional maupun syariah),
termasuk bank devisa dan non-devisa.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), hanya dapat menghimpun dana dalam bentuk tabungan
dan deposito serta memberikan kredit. Tidak melayani giro dan tidak mengikuti kliring.
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga independen yang mengatur dan mengawasi
seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan
non-bank. Tugas OJK termasuk memberikan izin, menyusun regulasi, serta perlindungan
konsumen.
Lembaga ini menyediakan jasa keuangan tetapi tidak berfungsi sebagai bank. Beberapa
jenisnya adalah:
1. Pasar Modal, tempat jual beli instrumen jangka panjang seperti saham dan obligasi. Pelaku
pasar modal mencakup emiten, investor, penjamin emisi (underwriter), dan pialang
(broker).
2. Pasar Uang & Valas, tempat jual beli surat berharga jangka pendek dan mata uang asing.
3. Koperasi Simpan Pinjam, menghimpun dana dan memberikan pinjaman kepada
anggotanya.
4. Pegadaian, memberi pinjaman dengan jaminan barang.
5. Leasing, pembiayaan barang modal dengan sewa guna usaha.
73

