Page 40 - Pedoman Keprotokolan DPR RI

B. Klasifikasi Tamu Luar Negeri DPR
Tamu Luar Negeri yang berkunjung ke DPR diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tamu luar negeri yang berkunjung atas undangan DPR.
2. Tamu luar negeri yang berkunjung atas prakarsa/inisiatif tamu yang

bersangkutan.

C. Penerimaan Tamu Luar Negeri yang berkunjung atas undangan DPR

1. Pengaturan Tamu Luar Negeri yang berkunjung atas undangan DPR
a. Biaya akomodasi, transportasi lokal selama berada di Indonesia

ditanggung sepenuhnya oleh DPR sesuai dengan asas timbal-balik

(resiprositas), dan diputuskan dalam Rapat Pimpinan DPR;
b. Jumlah anggota delegasi yang ditanggung maksimal 13 (tiga belas)

Anggota dan 2 (dua) orang sekretaris, kecuali Pimpinan DPR menentukan
lain berdasarkan saran pertimbangan dari BKSAP;

c. Acara kunjungan diatur sebagai berikut:
1) Kunjungan kehormatan kepada Pimpinan DPR;

2) Kunjungan kehormatan kepada Presiden atau Wakil Presiden;

3) Pertemuan/dialog dengan BKSAP dan/atau Alat Kelengkapan DPR
terkait;

4) Pertemuan dengan Menteri atau Pejabat Negara setingkat menteri;
5) Pertemuan dengan pihak lain atas permintaan delegasi tamu atau

kedutaan besar negara tamu, setelah dikoordinasikan terlebih dahulu
dengan DPR;

6) Kunjungan ke daerah dan pertemuan dengan pejabat daerah

setempat;
7) Jamuan makan oleh Pimpinan DPR;

d. Atas permintaan delegasi tamu, dapat diacarakan untuk menyaksikan

jalannya rapat DPR tetapi tidak dapat menyampaikan statement dalam
rapat DPR;

e. Selama kunjungan di Indonesia, delegasi tamu yang dipimpin oleh
Ketua/Wakil Ketua Parlemen dilakukan pengawalan oleh Kepolisian dari

2