Page 44 - Pedoman Keprotokolan DPR RI
P. 44

f.  Pelepasan kepulangan rombongan Tamu Luar Negeri yang tidak dipimpin

                          oleh Ketua atau Wakil Ketua Parlemen di bandara, dilakukan oleh unsur
                          Pimpinan  dan/atau  Anggota  GKSB  DPR  untuk  negara  terkait  atau

                          Anggota BKSAP.
                       g.  Pejabat  Serjen  DPR  mendampingi setiap  prosesi  pelepasan  kepulangan

                          Tamu Luar Negeri di bandara.


                D.  Penerimaan  Tamu  Luar  Negeri  yang  berkunjung  ke  DPR  atas

                    prakarsa/inisiatif tamu yang bersangkutan
                    1.  Pengaturan  Tamu  Luar  Negeri  yang  berkunjung  ke  DPR  atas

                        prakarsa/inisiatif tamu yang bersangkutan

                        a. Biaya  akomodasi,  transportasi  lokal  selama  berada  di  Indonesia  tidak
                           ditanggung oleh DPR;

                        b. Jumlah anggota delegasi tidak dibatasi.
                           Pembatasan  dapat  dilakukan  terhadap  acara  pertemuan  dengan

                           pertimbangan keterbatasan ruang pertemuan;
                        c. Acara kunjungan diatur sebagai berikut:

                           1) Kunjungan kehormatan kepada Pimpinan DPR;

                           2) Pertemuan/dialog  dengan  BKSAP  dan/atau  Alat  Kelengkapan  DPR
                              terkait;

                           3) Pertemuan  dengan  pihak  lain  atas  permintaan  delegasi  tamu  atau
                              kedutaan  besar  negara  tamu,  setelah  dikoordinasikan  terlebih  dahulu

                              dengan DPR;
                           4) Penambahan  acara  dapat  dilakukan  dengan  persetujuan  Pimpinan

                              DPR.

                        d. Atas  permintaan  delegasi  tamu,  dapat  diacarakan  untuk  menyaksikan
                           jalannya  rapat  DPR  tetapi  tidak  dapat  menyampaikan  statement  dalam

                           rapat DPR.


                    2.  Pendampingan  Tamu  Luar  Negeri  yang  berkunjung  ke  DPR  atas

                        prakarsa/inisiatif tamu yang bersangkutan
                        a. Kunjungan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan






                                                                                                           6
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49