Page 49 - Pedoman Keprotokolan DPR RI

PROSEDUR PENERIMAAN TAMU LUAR NEGERI

A. Penerimaan Tamu Luar Negeri yang diundang DPR

1. Perencanaan
a. BKSAP menyusun perencanaan jumlah dan nama-nama parlemen negara

sahabat yang akan diundang sebagai tamu DPR satu tahun sebelumnya.

b. BKSAP mengusulkan rencana sebagaimana tersebut di atas kepada
Pimpinan DPR untuk mendapatkan persetujuan;

c. Berdasarkan persetujuan Pimpinan DPR, Setjen DPR mengajukan

kebutuhan anggaran untuk kegiatan penerimaan tamu luar negeri kepada
BURT;

d. Pimpinan DPR mengirim surat undangan resmi yang ditujukan kepada
Ketua Parlemen negara yang akan diundang berdasarkan asas timbal

balik (resiprositas). Surat Undangan ditandatangani oleh Pimpinan DPR
dan ditembuskan kepada Kedutaan Besar RI di negara yang

bersangkutan dan/atau Kedutaan Besar Negara yang bersangkutan; dan

e. Pimpinan DPR dapat mengundang parlemen negara sahabat di luar
usulan BKSAP berdasarkan permintaan parlemen negara yang

bersangkutan dan/atau pertimbangan lain yang diputuskan dalam Rapat
Pimpinan DPR RI.

2. Pelaksanaan

a. Umum

1) Surat pemberitahuan rencana kunjungan Tamu Luar Negeri ke
Indonesia, baik dari parlemen atau pemerintah negara yang diundang,

dari kedutaan besar RI di negara bersangkutan maupun dari kedutaan

besar negara yang bersangkutan, dibahas dan diputuskan dalam rapat
Pimpinan DPR;

2) Atas dasar persetujuan Pimpinan DPR, sekretariat jenderal menyusun
tentative program kunjungan, baik di Jakarta maupun di daerah,

berkoordinasi dengan kedutaan besar negara yang bersangkutan,

11