Page 45 - Pedoman Keprotokolan DPR RI
P. 45

Kunjungan  kehormatan  Kepala  Negara/Kepala  Pemerintahan  kepada

                           Pimpinan DPR diterima oleh Ketua DPR didampingi oleh:
                           1) Wakil Ketua DPR;

                           2) Unsur Pimpinan BKSAP;
                           3) Unsur Pimpinan Komisi I;

                           4) Unsur  Pimpinan  dan/atau  anggota  GKSB  DPR  untuk  negara  terkait;
                              dan

                           5) Pejabat Setjen DPR.

                        b. Kunjungan Menteri/Pejabat Negara Setingkat Menteri
                           Kunjungan kehormatan Menteri/Pejabat Negara setingkat Menteri kepada

                           Pimpinan  DPR  diterima  oleh  Ketua  DPR  atau  Wakil  Ketua  DPR

                           didampingi oleh:
                           1) Unsur Pimpinan BKSAP;

                           2) Unsur Pimpinan Komisi I;
                           3) Unsur  Pimpinan  dan/atau  anggota  GKSB  DPR  untuk  negara  terkait;

                           dan
                           4) Pejabat Setjen DPR.

                        c. Kunjungan Duta Besar

                           Kunjungan kehormatan Duta Besar kepada Pimpinan DPR diterima oleh
                           Ketua DPR atau Wakil Ketua DPR didampingi oleh;

                           1) Unsur Pimpinan BKSAP;
                           2) Unsur Pimpinan Komisi I;

                           3) Unsur  Pimpinan  dan/atau  anggota  GKSB  DPR  untuk  negara  terkait
                              atau Anggota BKSAP; dan

                           4) Pejabat Setjen DPR.

                        d. Kunjungan Pejabat Organisasi Regional/Internasional
                           Kunjungan kehormatan Pejabat Organisasi Regional/Internasional kepada

                           Pimpinan  DPR  diterima  oleh  Ketua  DPR  atau  Wakil  Ketua  DPR

                           didampingi oleh;
                           1) Unsur Pimpinan BKSAP;

                           2) Unsur Pimpinan Komisi I;
                           3) Unsur  Pimpinan  dan/atau  anggota  GKSB  DPR  untuk  negara  terkait;

                              dan



                                                                                                           7
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50