Page 46 - Pedoman Keprotokolan DPR RI
P. 46

4) Pejabat Setjen DPR.

                        e. Kunjungan Pejabat Lain dari Luar Negeri
                           Kunjungan  kehormatan  Pejabat  lain  dari  luar  negeri  kepada  Pimpinan

                           DPR diterima oleh Ketua DPR atau Wakil Ketua DPR didampingi oleh;
                           1) Unsur Pimpinan BKSAP;

                           2) Unsur Pimpinan Komisi I;
                           3) Unsur Pimpinan dan/atau anggota Komisi dan/atau Badan terkait; dan

                           4) Pejabat Setjen DPR.


                E.  Substansi Pertemuan

                    1. Apabila  tamu  luar  negeri  diterima  oleh  Pimpinan  DPR  maka  substansi

                      pertemuan  berupa  pointers/butir  wicara/pidato  disiapkan  oleh  Staf
                      Ahli/Tenaga  Ahli  Pimpinan  DPR  yang  bersangkutan,  dengan  bahan  berupa

                      country profile yang dapat dimintakan kepada Sekretariat BKSAP;
                    2. Apabila  tamu  luar  negeri  diterima  oleh  Alat  Kelengkapan  Dewan  maka

                      substansi  pertemuan  berupa  pointers/butir  wicara/pidato  disiapkan  oleh
                      Tenaga  Ahli  Alat  Kelengkapan  Dewan  yang  bersangkutan,  dengan  bahan

                      country profile yang dapat dimintakan kepada Sekretariat BKSAP;

                    3. Apabila  antara  tamu  luar  negeri  dan  DPR  membuat  joint-statement/joint-
                      communique/MoU maka materi disusun oleh Staf/Tenaga Ahli Pimpinan DPR

                      bekerjasama dengan Sekretariat BKSAP dan Tenaga Ahli BKSAP;
                    4. Press  release  yang  disampaikan  oleh  Pimpinan  DPR  disusun  oleh

                      Staf/Tenaga Ahli Pimpinan DPR yang bersangkutan;
                    5. Press  release  yang  disampaikan  oleh  Pimpinan  Alat  Kelengkapan  Dewan

                      disusun oleh Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan yang bersangkutan.


                F.  Bahasa

                    1. Dalam  pembicaraan  resmi  dengan  tamu  luar  negeri,  DPR  menggunakan

                       Bahasa  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  24
                       Tahun 2009;

                    2. Pihak DPR mempersiapkan penerjemah professional;dan
                    3. Dalam hal tertentu, penterjemah dapat disiapkan oleh tamu luar negeri yang

                       bersangkutan atau Kedutaan Besar negara tamu.



                                                                                                           8
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51