Page 47 - Pedoman Keprotokolan DPR RI
P. 47

G.  Ruangan Penerimaan Tamu Luar Negeri
                    1. Penerimaan Tamu Luar Negeri dilaksanakan di ruang khusus yang terdiri dari:

                      a. ruang tunggu (holding room);
                      b. ruang pertemuan (meeting room);

                      c. ruang jamuan (dinning room);
                      yang representative sesuai standar internasional.

                    2. Ruang  pertemuan  (meeting  room)  dilengkapi  dengan  fasilitas  Simultaneous

                       Interpreting System (SIS); dan
                    3. Pengaturan  tata  tempat  duduk  (sitting  arrangement)  mengikuti  ketentuan

                       protokol yang berlaku.


                H.  Pakaian

                    1.  Pada  saat  Penyambutan  dan  Pelepasan  kepulangan  Tamu  di  Bandara,
                       Courtesy Call, dan Friendly Talk, untuk laki-laki menggunakan pakaian resmi

                       (jas), sedangkan untuk wanita menyesuaikan.
                    2. Pada saat jamuan makan siang/malam, untuk laki-laki menggunakan setelan

                       resmi  (jas)/batik  lengan  panjang  dan  untuk  perempuan  menggunakan  baju

                       resmi/batik atau baju nasional.


                I.  Cinderamata
                    1. Dalam  setiap  penerimaan  tamu  luar  negeri,  pihak  DPR  memberikan

                       cinderamata kepada Tamu Luar Negeri;
                    2. Cinderamata  yang  diberikan  dapat  berupa  benda-benda  yang  berciri  khas

                       Indonesia  dan/atau  buku  tentang  DPR  untuk  mempromosikan  DPR  ke  luar

                       negeri.


                J.  Biaya

                    a. Semua  biaya  yang  timbul  karena  kegiatan-kegiatan  kunjungan  tamu  luar
                       negeri  yang  diundang  ke  DPR  dibebankan  pada  anggaran  DPR  sesuai

                       dengan  ketentuan  dan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Biaya  yang
                       dibebankan pada anggaran DPR meliputi:






                                                                                                           9
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52