Page 54 - Pedoman Keprotokolan DPR RI

B. Penerimaan Tamu Luar Negeri yang Datang atas Prakarsa/Inisiatif Tamu

yang Bersangkutan
1. Surat pemberitahuan rencana kunjungan Tamu Luar Negeri ke Indonesia,

baik dari parlemen atau pemerintah negara yang bersangkutan, dari
Kedutaan Besar RI di negara bersangkutan maupun dari kedutaan besar

negara yang bersangkutan, dibahas dan diputuskan dalam rapat pimpinan

DPR;
2. Atas dasar persetujuan Pimpinan DPR, Sekretariat Jenderal melakukan

koordinasi dengan kedutaan besar RI di negara bersangkutan dan/atau

kedutaan besar negara yang bersangkutan, untuk pengaturan acara di
Gedung DPR;

2. Setjen DPR menyiapkan acara courtesy call/pertemuan delegasi tamu
dengan Pimpinan DPR, atau pertemuan dengan BKSAP, atau Alat

Kelengkapan Dewan terkait, termasuk penyiapan ruangan dan fasilitas
pendukungnya;

3. Setjen DPR mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pimpinan dan

Anggota DPR yang akan mendampingi, mengenai tanggal dan waktu
kedatangan delegasi, dan pakaian yang harus dikenakan, paling lambat 2

(dua) hari sebelumnya;
4. Pimpinan dan/atau Anggota DPR serta pejabat Sekretariat Jenderal DPR

yang akan mendampingi sudah berada di ruang pertemuan paling lambat 15
(lima belas) menit sebelum kedatangan Tamu;

5. Setjen DPR menyiapkan tenaga penerjemah yang diperlukan;

6. Setjen DPR mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan prosesi
courtesy call/pertemuan, antara lain: photo session, tukar menukar

cenderamata, serta konferensi pers (apabila diperlukan);

7. Setjen DPR meliput jalannya prosesi courtesy call/pertemuan;
8. Dalam hal diselenggarakan jamuan makan, prosedurnya mengikuti ketentuan

sebagaimana diberlakukan untuk tamu luar negeri yang diundang oleh DPR.

16