Page 116 - ilovepdf_merged (11)
P. 116

Terkait  dengan  itu,  Pemaknaan  tentang  hukum
                  sekarang  dalam  kondisi  tertentu  seakan  tidak
                  mengikat  lagi,  semua  boleh  diatur  karena  yang
                  mengatur  bukan  lagi  hukum  itu  sendiri  tetapi
                  kekuasaan  dan  harta.  Ini  akibat  frustasinya  para
                  pencari  keadilan  di  meja  hijau  yang  harus  kandas
                  dan kalah akibat putusan pengadilan yang berpihak

                  kepada pemilik modal dan kekuasaan.
                  Hal  tersebut  membuat secara  individu,  seseorang
                  gampang  mencurigai  seorang  yang  lain,  gampang
                  berperilaku seenaknya seolah-olah tidak ada aturan
                  yang  dapat  dijadikan  pegangan  dan  kebenaran
                  sudah  dianggap  mati. Secara  komunal,  prinsip
                  kehidupan  komunal  yang  bersifat  anarkisme
                  semakin  berkembang.  Hal  ini  ditandai  dengan
                  persoalan  individu  dianggap  sebagai  persoalan
                  kelompok yang melahirkan konflik antar kelompok.
                  Sementara  itu, pada  tataran  institusional terlihat
                  dari  lemahnya  lembaga-lembaga  hukum  dalam
                  melakukan proses penegakan hukum.
                  Berbagai       perilaku      tersebut,       tidak     hanya
                  menimbulkan  kecendrungan  terhadap  terjadinya
                  pelanggaran  hukum,  akan  tetapi  juga  dapat
                  berdampak  terhadap  pelanggaran  HAM.  Dimana,
                  akibat sentimen kelompok, maka persoalan pribadi
                  bisa berkembang menjadi persoalan kelompok yang
                  pada akhirnya dapat melanggar HAM kelompok yang
                  lain.  Misalnya;  adanya  intimidasi  dari  kelompok-
                  kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.


                         Sementara  dalam  konteks  pemerintahan,
                  permasalahan diskriminasi dalam penyelenggaraan

                  pemerintahan dan hukum masih menjadi persoalan
                  yang serius. Dimana, proses penegakan hukum dan
                  penyelenggaraan  pemerintahan  masih  kental
                  dengan  praktek  KKN  (Korupsi,  Kolusi  dan
                  Nepotisme).  Artinya  bagi  masyarakat  yang  tidak
                  memiliki kenalan atau uang dalam proses penegakan
                  hukum  dan  penyelenggaraan  pemerintahan,  maka
                  pelayanan yang dirasakan masih jauh dari harapan.

                                                                             109
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121