Page 118 - ilovepdf_merged (11)
P. 118

Swadaya  Masyarakat,  organisasi-organisasi  massa
                  rakyat,  akademisi  dan  politisi,  yang  kesemuanya
                  prihatin dengan sistem hukum yang ada. Reformasi
                  sistem hukum menjadi wacana hangat yang patut di
                  sambut  baik  demi  perbaikan  kondisi  bangsa  ini.
                  Sebab semuanya sepakat hukum menjadi salah satu
                  penentu  perbaikan  bangsa  di  atas  moralitas  dan

                  kepribadian  masyarakat.  Keterpurukan  hukum  di
                  Indonesia di sebabkan sistem hukum yang bekerja di
                  dalamnya  mengalamai  disorientasi  gerakan  dan
                  tujuan.  Sistem  hukum  yang  dimaksud  dan  perlu
                  diperbaiki  adalah,  struktur,  substansi  dan  kultur
                  hukum serta sarana prasarana.


                  1)      Struktur
                          Struktur  di  ibaratkan  sebagai  mesin  yang  di
                  dalamnya  ada  institusi-institusi  pembuat  dan
                  penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif,
                  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan.  Terkait
                  dengan  ini,  maka  perlu  dilakukan  seleksi  yang
                  objektif     dan     transparan      terhadap       aparatur
                  penegakan hukum.
                  Selain  itu,  keanggotaan  lembaga  pembuat  produk
                  peraturan       perundang-undangan             juga     perlu
                  mendapat  perhatian  dalam  proses  pemilihannya,
                  sehingga  kualitasnya  dapat  memberikan  pengaruh
                  terhadap  kualitas  produk  peraturan  perundang-
                  undangan yang akan dibuat.


                  2)      Substansi
                          Substansi  adalah  apa  yang  di  kerjakan  dan
                  dihasilkan oleh mesin itu, yang berupa putusan dan
                  ketetapan,  aturan  baru  yang  mereka  susun,
                  substansi  juga  mencakup  aturan  yang  hidup  dan
                  bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-
                  undang.

                  Selain  itu,  substansi  suatu  peraturan  perundang-
                  undangan juga dipengaruhi sejauh mana peran serta
                  atau  partisispasi  masyarakat  dalam  merumuskan
                  berbagai kepentingannya untuk dapat diatur lebuh

                                                                             111
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123