Page 117 - ilovepdf_merged (11)
P. 117

Sementara  itu,  bagi  yang  memiliki  kenalan  atau
                  uang, maka segala sesuatunya dapat berjalan dengan
                  baik.


                          Perilaku tersebut bertentangan dengan Pasal 28
                  I ayat (2)  UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan
                  bahwa  Setiap  orang  berhak  bebas  dari  perlakuan
                  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan
                  berhak      mendapatkan         perlindungan        terhadap
                  perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.
                           Lebih lanjut dalam Terkait dengan diskriminasi,

                  maka didalam Pasal 1 angka 3 UU No 39 tahun 1999
                  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  disebutkan  bahwa
                  Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan,
                  atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung
                  didasarkan  pada  pembedaan  manusia  atas  dasar
                  agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status
                  sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa,
                  keyakinan  politik,  yang  berakibat  pengurangan,
                  penyimpangan  atau  penghapusan  pengakuan,
                  pelaksanaan  atau  penggunaan  hak  asasi  manusia
                  dan  kebebasan  dasar  dalam  kehidupan  baik
                  individual  maupun  kolektif  dalam  bidang  politik,
                  ekonomi,  hukum,  sosial,  budaya,  dan  aspek
                  kehidupan lainnya.
                            Dengan  demikian,  Negara  dan  pemerintah
                  bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi,
                  membela,  dan  menjamin  hak  asasi  manusia  setiap
                  warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.
                  Perilaku  tidak  adil  dan  diskriminatif  tersebut
                  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi
                  manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh

                  aparat  negara  terhadap  warga  negara  atau
                  sebaliknya),  maupun  yang  dilakukan  secara
                  horizontal (antar warga negara sendiri).


                      a.  Perbaikan Sistem Hukum
                  Tawaran  perubahan  dan  pembaharuan  dalam
                  bidang  hukum  terus  bergema  dengan  kondisi
                  keterpurukan hukum. Baik dilakukan oleh Lembaga

                                                                             110
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122