Page 41 - buku-saku-pembelajaran-masa-pandemi-A5_V8

39

b. Lembaga Dhammaseka; dan 1) Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Tertentu; dan Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
c. Lembaga Pabajja. 2) Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) Tertentu. 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 bagi pesantren dan a. Pesantren dan pendidikan keagamaa

6. Pendidikan Keagamaan Konghucu b. Pendidikan Keagamaan Kristen pendidikan keagamaan berasrama diatur sebagai berikut: menyelenggarakan pembelajaran tata
a. Sekolah Tinggi Agama Khonghucu (STAK); dan 1) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Tertentu; 1. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat menyelenggarakan dan pendidikan keagamaan.
b. Sekolah Minggu Konghucu di Klenteng. 2) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan 1) Pimpinan pesantren dan pendidi
Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran Tertentu; keagamaan dengan ketentuan sebagai berikut: berkoordinasi dengan gugus tuga
2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi 3) Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tertentu; a. membentuk gugus tugas percepatan penanganan penanganan COVID-19 daerah dan
COVID-19 bagi pendidikan keagamaan tidak berasrama sebagaimana 4) Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tertentu; COVID-19; kesehatan atau dinas kesehata
ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan b. memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan; a) memeriksa kondisi kesehatan
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak menerapkan 5) Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) Tertentu. c. dalam kondisi aman dari COVID-19 yang dibuktikan dengan dari COVID-19, bila ada yang
sistem asrama. c. Pendidikan Keagamaan Katolik surat keterangan aman COVID-19 dari gugus tugas mengambil langkah pengamanan
1) Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Tertentu; percepatan penanganan COVID-19 atau pemerintah daerah fasilitas pelayanan kesehata
setempat;
PESANTREN DAN PENDIDIKAN dan d. pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam setempat;
KEAGAMAAN BERASRAMA 2) Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik (PTK Katolik) kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan b) memeriksa kondisi asrama,

memenuhi protokol kesehatan,
Tertentu.
sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan
Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Berasrama meliputi: d. Pendidikan Keagamaan Budha, yaitu Sekolah Tinggi Agama setempat. ibenahi atau diambil langka
Pendidikan keagamaan tidak berasrama meliputi: Buddha Negeri (STABN). petunjuk gugus tugas percep
1. Pendidikan Keagamaan Islam 1. Pesantren COVID-19 daerah dan fas
atau dinas kesehatan setempa
a. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT); dan a. Pendidikan Diniyah Formal (PDF);
b. Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ). b. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM); c) menaati protokol kesehatan
2. Pendidikan Keagamaan Kristen c. Ma’had Aly; b. Pesantren dan pendidikan keagamaa
d. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah
a. Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK); (PKPPS); menyelenggarakan pembelajaran tata
b. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK); e. Pendidikan madrasah atau satuan pendidikan yang dan pendidikan keagamaan.
c. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK); dan terintegrasi dengan Pesantren/Madrasah atau Sekolah 1) Pimpinan pesantren dan pendidi
d. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK). dalam Pesantren; berkoordinasi dengan gugus tuga
3. Pendidikan Keagamaan Katholik f. Perguruan tinggi yang terintegrasi dengan penanganan COVID-19 daera
setempat untuk:
a. Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK); pesantren/perguruan tinggi dalam pesantren; dan
b. Perguruan Tinggi Katolik (PTK); g. Pendidikan Pesantren Berbentuk Kajian Kitab Kuning a) memastikan bahwa asrama da

aman dari COVID-19 dan memen
4. Pendidikan Keagamaan Hindu (nonformal). protokol kesehatan;
5. Pendidikan Keagamaan Budha 2. Pendidikan Keagamaan b) apabila ketentuan sebagaima
a. Pendidikan Keagamaan Islam
a. Lembaga Sekolah Minggu Buddha; huruf a) tidak terpenuhi, ma
pendidikan keagamaan yang be

Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan
2) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan setempat untuk memastikan bahwa keadaan asrama
menginstruksikan kepada peserta didik untuk: memenuhi standar protokol kesehatan, bila tidak
memenuhi:
a) taat kepada protokol kesehatan sejak berangkat dari a) dilakukan upaya pemenuhan standar protokol
rumah, seperti memakai masker, jaga jarak selama kesehatan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan
di kendaraan, CTPS dengan air mengalir setiba penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan
setiba di asrama, tidak berkerumun dan menunggu setempat; dan
di tempat yang telah ditentukan, dan/atau tidak b) tetap melaksanan BDR,
masuk asrama sebelum diperiksa kesehatan dan
diperintahkan masuk; 4) jika pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan
b) membawa perlengkapan dan peralatan yang akan memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka,
dibutuhkan dari rumah agar tidak dipergunakan maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana
secara bersama-sama. dimaksud pada angka 3).
3) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan Ketentuan di atas berlaku juga untuk pelaksanaan kegiatan lainnya
berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan seperti ibadah dan ritual keagamaan pada pesantren dan
untuk memeriksa peserta didik. Bila terdapat peserta pendidikan keagamaan.
didik yang terkonfirmasi COVID-19, agar segera
mengambil langkah yang sesuai dengan petunjuk
petugas kesehatan.
c. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum akan
menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren
dan pendidikan keagamaan:

1) pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan
mengupayakan seoptimal mungkin untuk
melaksanakan pembelajaran secara daring;
2) memberi petunjuk kepada peserta didik yang ada di
rumah untuk:
a) menjaga kesehatan sebaik-baiknya dengan menaati
semua protokol kesehatan yang ditentukan; dan
b) menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang
dibutuhkan saat pembelajaran tatap muka akan
dimulai,
3) berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan